Presiden Prabowo Turun Tangan

Pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti isu ini. Ia meminta perusahaan ride-hailing untuk mempertimbangkan kembali nominal THR yang diberikan kepada pengemudi setelah muncul kabar bahwa beberapa perusahaan hanya akan memberikan Rp 1 juta per pengemudi.

“Ini hanya imbauan, bukan kewajiban. Tapi kalau presiden sudah mengimbau, ya, sebaiknya dipertimbangkan. Para pemilik usaha harus sadar bahwa kalau mereka terus meraup keuntungan, mereka juga harus memperhatikan pekerja mereka,” tambahnya.

Secara umum, pengemudi ojol memang tidak mendapatkan THR seperti karyawan biasa karena status mereka sebagai mitra, bukan pegawai tetap. Biasanya, THR diberikan dengan jumlah setara satu bulan gaji. Namun, akibat tekanan dari pengemudi, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan aturan bahwa perusahaan ride-hailing wajib memberikan THR minimal 20% dari pendapatan rata-rata pengemudi dalam 12 bulan terakhir bagi mereka yang berprestasi tinggi. Sementara pengemudi lainnya tetap berhak mendapatkan bonus sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan, dengan batas pembayaran minimal tujuh hari sebelum Lebaran.

Perusahaan ride-hailing merespons aturan ini dengan cara berbeda. Gojek meluncurkan program insentif khusus bernama “Tali Asih Hari Raya” bagi pengemudi yang memenuhi syarat. Sementara itu, Grab Indonesia menerapkan sistem bonus berbasis performa. Berbeda dengan keduanya, Maxim Indonesia memilih untuk tidak memberikan bonus sama sekali dengan alasan bahwa pengemudinya adalah mitra independen, bukan karyawan tetap.

Di sisi lain, GoTo Gojek Tokopedia—perusahaan ride-hailing terbesar di Indonesia—baru saja melaporkan kerugian bersih Rp 3,1 triliun pada tahun 2024. Meski demikian, angka ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kerugian Rp 87,3 triliun yang mereka alami pada 2023.

Bagaimana menurut kamu? Apakah THR yang diberikan sudah adil, atau seharusnya perusahaan ride-hailing lebih memperhatikan kesejahteraan mitranya? Gimana Pendapatmu?